oleh

Tanah Ahli Waris Suryati Binti Abdur Rahman Di Duga Diserobot

Pontianak Indoglobe News – Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

banner 970x90

Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk menjerat perbuatan pejabat setempat yang membantu proses penyerobotan tanah.

Jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960. Perppu 51/1960 misalnya, yang mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda.

Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pejabat setempat yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.

Baca Juga  Dampak Dari Proyek SPK Bodong di Sukabumi Merugi 1,9 M Ayah Gugat Anak

Di sisi lain dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Hal ini dialami Ahli waris yang bernama Suryati Binti Abdur Rahman tidak terima lahan tanah milik orang tuanya yang memiliki bidang tanah bekas hak milik adat tertanggal 6 Jumadil akhir 1329,dan surat Hibah Pontianak 17 Maret 1937,yang tertulis dalam huruf arab melayu yang sudah diterjemahkan oleh kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat.Pasalnya tanah tersebut diduga telah diserobot oleh orang yang tidak bertanggung jawab

Dimana surat hibah tersebut berasal dari Muhammad Yusuf Bin Haji Arshad kepada anak kandungnya bernama Abdur Rahman Bin Haji Muhammad Yusuf yang merupakan orang tua dari Suryati, dengan luas tanah 30 Depa x 200 Depa yang terletak sekarang bernama jalan Tani ,kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, dengan batas tanah sekarang ini dari Arah Utara berbatasan dengan Gang, Timur berbatasan dengan jalan Tani, Selatan berbatasan jalan Tekam, dan Barat berbatasan dengan sertifikat Hak pakai
 
Suryati meminta kepada badan pertanahan Nasional kota Pontianak untuk mengambil sikap atas tanah hak orang tua yang diserobot tersebut.

Baca Juga  Dosen UMI yang dipalsukan tanda tangannya jatuh ketimpah Tangga lagi.

Sebagaimana tanpa seijin dan sepengetahuannya, Kantor pertanahan kota Pontianak telah menerbitkan 4 Sertifikat Hak pakai di tahun 2005

Atas tindakan kantor pertanahan kota Pontianak tersebut pihaknya dirugikan karena
tidak pernah mengalihkan haknya kepada siapapun sebagai pemegang hak yang sah atas tanah tersebut.

“Pihak kami dirugikan, pasalnya sekarang kenapa tanah milik orang tua saya kini sudah ber-SHM.Kan aneh, bahkan ada 4 tanah ber-SHM yang sudah diterbitkan BPN “? Ujar Suryati ,Pontianak Kamis,(6/1/2022)saat ditemui di kediamannya.

Dikatakan lagi Suryati menjelaskan keberatan bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 telah melakukan pengukuran kepada kantor pertanahan kota Pontianak, dari hasil pengukuran tersebut mengetahui tanah terbit sertifikat hak milik dan hak pakai atas nama orang lain

Selain itu Suryati menambahkan bahwa pada 18 September 2019, telah mengajukan keberatan dikantor pertanahan kota Pontianak tentang penerbitan sertifikat hak milik dan hak pakai dari lalu tidak pernah dijawab oleh kantor pertanahan kota Pontianak.

Baca Juga  Komandan KKB Lekagak Telenggen Ditembak Mati Personel Satgas Nemangkawi

“Sekitar bulan Agustus 2021, saya memasang plang atas hak tanah saya , kemudian pada tanggal 19 September 2021, Camat Pontianak timur memanggil saya, untuk mediasi dengan selaku pemilik sertifikat hak milik,akan tetapi mediasi tersebut tidak berbuah hasil,kemudian Saya melaporkan permasalahan ini kepada Polresta Pontianak selaku satgas mafia pertanahan untuk memproses permasalahan ini,”terangnya

Lebih lanjut Suryati berharap, lahan yang diklaim telah bersertifikat tersebut dapat dikembalikan ke keluarganya ,sebagai ahli waris yang sah.Namun jika tanah tersebut benar diserobot telah ber-SHM, pihak terkait khususnya BPN kota Pontianak dapat mempertanggung jawabkan perihal penerbitan sertifikat tersebut.

“Saya selaku ahli waris pihak terkait khususnya BPN kota Pontianak dapat mempertanggung jawabkan perihal penerbitan sertifikat lahan milik orang tua kami,apalagi tanah ini sudah diterbitkan 4 ber-SHM, kami tidak terima dan diam,ini sudah keterlaluan,kami akan hadir kan kuasa hukum, untuk melaporkan lagi ke pihak penegak hukum,” Pungkasnya mengakhiri
(Saidi)

banner 970x90

Komentar

News Feed