oleh

Si Covid Bikin “Gering” Keuangan Pemprov, Pencairan APBD Jabar 2021 Ditunda

Bandung, IGN Jabar – Jangan ditanya lagi persoalan nyawa dan kehidupan sosial, Masalah Pandemi Covid 19 yang masih belum tuntas hingga saat ini sukses membuat dilema ekonomi dunia, termasuk di dalamnya Indonesia.

Perjalanan setahun lebih pandemi covid 19 yang luar biasa ini juga membuat “gering” (sakit) keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Imbasnya, pelaksanaan kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 ditunda.

banner 970x90

Kisah nyata, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor. 91/KU.01/BPKAD tertanggal 28 Mei terkait Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga  Askar Pasundan Berbagi Bersama Korban Banjir Subang

“Mempertimbangkan kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pencapaian Target Pendapatan yang belum optimal akibat Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, maka perlu diambil beberapa langkah,” tegas Setiawan dalam surat tersebut.

Beberapa poin yang menjadi langkah Pemprov Jabar pertama, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan kepala biro di lingkungan sekretariat daerah selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk menunda dan/atau menghentikan sementara pelaksanaan seluruh kegiatan pada pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja bantuan hibah.

“Kecuali kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penanganan, pencegahan dan penanggulangan bencana alam atau bencana non alam di antaranya termasuk Covid-19 serta kegiatan yang berkaitan dengan belanja wajib mengikat,” kata Setiawan di SE tersebut.

Baca Juga  Pangdam III /Slw Menutup TMMD Ke - 110 Di Desa Kertamukti Sumedang

Poin kedua, belanja wajib mengikat antara lain, belanja gaji dan tunjangan, honorarium tenaga teknis dan upah harian, langganan telepon, listrik, air dan internet, iuran sampah, jasa keamanan dan kebersihan, bahan bakar, makanan dan minuman panti/pasien/asrama, obat-obatan, dan belanja lainnya yang terkait langsung dengan pelayanan dasar.

Ketiga, adapun kegiatan yang bersumber dana dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), dan dana insentif daerah (DID) tetap dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.
Keempat, pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan terkontrak sebelum surat edaran ini, maka pengguna anggaran diharapkan melakukan negosiasi kontraknya dan/atau melakukan penjadwalan ulang proses pembayarannya.
“Poin kelima, Kepala BPKAD selaku PPKD-BUD Pemerintah Daerah Provinsi Jabar agar selektif dalam memproses pengajuan pencairan belanja selain yang dimaksud poin kedua dan ketiga hingga kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar kembali normal,” papar Sekda Jabar Setiawan.

Baca Juga  Selamat, Pengurus SMSI Kabupaten Karawang Dilantik

Sementara itu Kepala Biro Umum Setda Jabar H Sumasna yang akan dikonfirmasi IGN Jabar Jumat (4/6) menyoal sejauhmana dampak terhadap kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tupoksi Biro Umum yang membawahi bidang rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian, administrasi keuangan serta aset Sekretariat Daerah terkait penangguhan pelaksanaan dan pencairan APBD Jabar 2021, tidak berada di tempat. Informasi yang didapat dari salah seorang stafnya bernama Iqbal lewat whatsapp mengatakan, sedang rapat di luar. (Zulkifli L/IGN Jabar)

banner 970x90

Komentar

News Feed