oleh

Plt Kadis Ungkap Temuan BPK RI; Indikasi Penyimpangan di Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar TA 2019

BANDUNG INDOGLOBENEWS

banner 970x90

Tahun anggaran 2019 terdapat dua kegiatan jasa konsultansi yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dua kegiatan tersebut, yakni Jasa Konsultansi Kegiatan Teknis Pemetaan Kajian Ikan Juara, dan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Keramba Jaring Apung (KAJ) di Pantai Selatan Jawa Barat,” jelas Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar Dede Sunendar dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan kepada Indoglobenews.


Di surat bernomor 8729/HM.01/DKP tertanggal 29 Desember 2020, ia menguraikan temuan BPK RI pada kegiatan Jasa Konsultansi Kegiatan Teknis Pemetaan Kajian Ikan Juara sebesar Rp20 juta. Sedangkan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Keramba Jaring Apung (KAJ) di Pantai Selatan temuan BPK sebesar Rp5 juta.

Baca Juga  Minibus dominasi lalu lintas di GT Palimanan Cirebon
Copy surat tanda setor (STS) ke kas daerah Rp20 juta dan Rp5 juta


Penyedia Jasa Konsultansi Kegiatan Teknis Pemetaan Kajian Ikan Juara dikerjakan oleh CV Metric CO dengan SPK 602.21/7826/PILAHSAR sebesar Rp93.300.000. Sedangkan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Keramba Jaring Apung (KAJ) pagu anggarannya sebesar Rp67.661.000 dengan SPK No.602.21/2491/UPTDPAPLWS. Sedangkan untuk penyedianya, tidak disebutkan.
“Kelebihan pembayaran itu seluruhnya Rp25 juta, dan sudah disetorkan ke kas daerah pada 17 Juni 2020, ” ungkap Dede.

Transparansi ‘Nanggung’
Apa yang diungkapkan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar Dede Sunendar layak mendapat apresiasi. Namun informasi yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik nanggung. Beberapa pertanyaan yang dikonfirmasikan IGN secara tertulis tidak dijawab, termasuk dasar temuan BPK RI.
Pertanyaan nama-nama serta jabatan yang diduga disisipkan pada dua kegiatan yang menjadi temuan BPK tersebut juga tidak dijawab, termasuk waktu pelaksanaan kegiatan.

Baca Juga  NANA SUMARNA SH LURAH YANG TELATEN SENANTIASA MENYELESAIKAN PERSOALAN DAN MENGEDEPANKAN PERSUASIF


Begitu juga item biaya yang sudah terserap di dua kegiatan tersebut, tidak dipaparkan. Sedangkan nama penyedia jasa konsultansi Pelaksanaan Keramba Jaring Apung (KAJ) dan alamat perusahaan terkesan dirahasiakan termasuk alamat CV Metric CO.
Pertanyaan mengenai alasan logis penyantuman nama yang tidak terlibat dalam pekerjaan yang menjadi temuan BPK RI, tidak ada penjelasan. Sementara mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum selain pengembalian kelebihan bayar seperti yang dianjurkan BPK RI, Dede menegaskan, “Terhadap PPK yang bersangkutan telah diberi teguran secara tertulis.”

banner 970x90

Komentar

News Feed