oleh

Kejagung Periksa Emirsyah Satar Terkait Penyelidikan Garuda, Segera Ekspose

-Nasional-61 views

Jakarta-Indoglobe News

banner 970x90

Kejaksaan Agung sudah meminta keterangan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia. Salah satunya ialah mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Permintaan keterangan disebut sudah dilakukan di Lapas Sukamiskin. Saat ini, Emirsyah sedang menjalani hukuman 8 tahun penjara karena korupsi dan pencucian uang.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah telah memerintahkan Direktur Penyidikan (Dirdik) Supardi untuk melakukan ekspose atau gelar perkara terkait penyelidikan tersebut.

Menurut Supardi, permintaan keterangan masih dilakukan hingga Jumat pekan ini. Ia menyebut gelar perkara akan dilakukan kemudian.
“Sampai Jumat masih ada pemeriksaan mudah-mudahan nanti hari Jumat malam atau Senin-nya kita sudah bisa mengambil sikap,” ujar Supardi dikutip dari Antara, Rabu (12/1).

Kejaksaan merilis bahwa penyelidikan yang sedang dilakukan ialah terkait dengan mark up Penyewaan Pesawat Garuda Indonesia dan manipulasi data dalam Laporan Penggunaan Bahan Bakar Pesawat.

Baca Juga  Lewat 3 Saksi, Kejagung Terus Dalami Dugaan Korupsi Asabri

Dugaan korupsi yang terjadi ketika waktu perjanjian tahun 2013. Praktik tersebut diduga menimbulkan kerugian negara.

Dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut salah satu yang sedang diselidiki ialah pengadaan pesawat ATR 72-600. Ia pun menyinggung soal mantan pejabat Garuda Indonesia berinisial ES.

Diduga, inisial yang dimaksud ialah Emirsyah Satar. Ia menjabat Dirut Garuda sejak 2005 sampai dia diberhentikan pada 8 Desember 2014. Pengadaan yang sedang diselidiki Kejaksaan pun tercatat tahun pengadaan 2013.

Emirsyah Satar sedang menjalani hukuman 8 tahun penjara dan menghuni Lapas Sukamiskin sejak Februari 2021. Ia merupakan terpidana kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat selama kurun 2009-2014 dan juga pencucian uang.

Pihak Emirsyah Satar belum berkomentar mengenai penyelidikan ini.
Kejaksaan Agung memaparkan bahwa dugaan korupsi ini terkait dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014 PT Garuda Indonesia. Terdapat rencana kegiatan pengadaan penambahan armada pesawat sebanyak 64 pesawat yang akan dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia baik dengan menggunakan skema pembelian (financial lease) dan sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.

Baca Juga  ICW Desak KPK Gugat Perdata lewat Jaksa Pengacara Negara Terkait SP3 BLBI

Sumber dana yang digunakan dalam rencana penambahan jumlah armada tersebut dengan menggunakan Lessor Agreement. Mekanismenya, pihak ketiga akan menyediakan dana dan PT Garuda Indonesia kemudian akan membayar kepada pihak lessor dengan cara pembayaran secara bertahap dengan memperhitungkan waktu pengiriman terhadap inflasi.
Atas RJPP tersebut, direalisasikan pembelian dan sewa beberapa jenis pesawat, di antaranya adalah:

*ATR 72-600 sebanyak 50 unit pesawat (pembelian 5 unit pesawat dan sewa 45 unit pesawat);
*CRJ 1000 sebanyak 18 unit pesawat (pembelian 6 unit pesawat dan sewa 12 unit pesawat).

Bussiness Plan Procedure dalam pengadaan/sewa pesawat di PT Garuda Indonesia adalah Direktur Utama akan membentuk Tim Pengadaan Sewa pesawat yang melibatkan personal dari beberapa Direktorat (Teknis, Niaga, Operasional dan Layanan/Niaga). Tim itu kemudian melakukan kajian dan dituangkan dalam bentuk paper hasil kajian.

Baca Juga  Jokowi: Saya Selalu Tekankan, dalam Situasi Krisis Kerja Harus "Extraordinary"

Hasil kajian dalam bentuk Feasibility Study (FS) disusun oleh tim atas masukan oleh Direktorat terkait mengacu pada Bussiness Plan yang telah dibahas dalam pembahasan anggaran harus inline dengan perencanaan armada dengan alasan feasibility/riset/kajian/tren pasar/habit penumpang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun demikian, dari hasil kajian hingga akhirnya berujung pada pengadaan, diduga terdapat korupsi sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.

“Bahwa atas pengadaan/sewa pesawat tersebut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan pihak Lessor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer.(dd)

banner 970x90

Komentar

News Feed