oleh

Terima Hasil Pemeriksaan, Gus Yasin : NIK Se Indonesia Perlu Disinkronisasi

■   Laporan | Wartawan : Wahyu Hamijaya

INDOGLOBENEWS, SEMARANG – Dalam membangun zona integritas agar meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Jateng, terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

banner 970x90

Diterima Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen optimis rekomendasi dari BPK tersebut dapat rampung sebelum 60 hari. Hal itu dikatakan Taj Yasin, bahwa Pemprov Jateng siap menindaklanjuti dengan komitmen. Dan berharap akan lebih baik lagi kedepannya.

“Kita siap menindaklanjuti, memperbaiki, dan menyerahkan dokumen. Harapannya nanti yang sudah baik akan lebih baik lagi. Insyaallah kami akan komitmen segera menindaklanjuti apa-apa yang sudah direkomendasikan BPK,” ungkap Gus Yasin, sapaan Wagub, di Kantor BPK Perwakilan Jateng.

Baca Juga  Polrestabes Semarang Bubarkan Aksi Unjukrasa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Di beberapa Wilayah Kota Semarang.

Seperti dikutip laman jatengprov.go.id, Gus Yasin menyebut, salah satu rekomendasi yang diserahkan BPK, terkait perbaikan data dalam pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan vaksinasi. Ia menjelaskan, selama ini Pemprov Jateng sudah melakukan laporan secara berkala. Selain itu, juga telah dilakukan koordinasi untuk menyinkronkan data dengan pemerintah pusat.

“Data laporan vaksinasi, tidak hanya Jawa Tengah, tapi seluruh daerah di Indonesia. Yang memang perlu disinkronisasi. Karena tidak mungkin bisa 100 persen, karena banyak pula warga Jateng yang sudah melakukan vaksin di Jakarta dan provinsi lainnya, dan tercatat di sana. Maka kita perbaikannya lebih pada NIK,” jelasnya.

Gus Yasin juga menegaskan, seluruh pejabat wajib merespon rekomendasi dari BPK. Apalagi, salah satu indikator akuntabilitas pemerintah adalah berperan aktif menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Baca Juga  Ketum GNPK Sebut Larangan Mudik Melanggar HAM.

Ia berharap ada komunikasi secara positif antara BPK dan entitas yang diperiksa, dalam upaya menyajikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara secara transparan kepada rakyat. Hal itu dapat diorientasikan, menjadi kritik kepada para pejabat yang kurang kompeten dalam kebijakan program.

“Saya minta, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar tidak sekadar diselesaikan, tetapi menjadi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan menjadi lebih baik,” pintanya.***

banner 970x90

Komentar

News Feed