oleh

Sempat Dilantik Jadi Pejabat Fungsional, ASN Terpidana Korupsi Dipecat Bupati Jember

-Nasional-82 views

Jember-Indoglobe News

banner 970x90

Pemkab Jember akhirnya memecat Bagus Wantoro, ASN terpidana kasus korupsi dari statusnya sebagai abdi negara. Bagus pada pekan lalu (31/12), sempat ikut dilantik menjadi pejabat fungsional sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus jabatan eselon IV.

“Saya sudah menerbitkan SK Bupati untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH terhadap saudara Bagus Wantoro” Kata Bupati Jember Hendy Siswanto dalam jumpa pers digelar Jumat (7/1).

Surat pemecatan Bagus Wantoro diterbitkan Hendy pada Kamis (6/1) kemarin. Hendy mengatakan, pemecatan Bagus Wantoro untuk menjaga marwah pendopo Pemkab Jember, terutama segenap jajaran birokrasi agar bebas dari korupsi.

Hendy menegaskan, bahwa kasus korupsi yang dilakukan Bagus Wantoro dan kawan-kawan terjadi jauh sebelum dia menjabat bupati. “Kalau tidak salah Tahun 2016 (putusannya)” Ujar Hendy.

Sebelum memecat Bagus Wantoro, Hendy mengaku sudah mempertimbangkan saran dan aspirasi dari pelbagai pihak. Termasuk dari lembaga penegak hukum.

Baca Juga  PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP (RUMAH) PENANGGULANGAN BENCANA SULAWESI TENGAH.

“Pemberhentian berdasarkan putusan MA tingkat Kasasi Nomor 1406/K/Pid.Sus/2015 yang diputus 2 Mei 2016, Bagus Wantoro telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Maka segala aspek yang timbul dari konsekuensi hukum, menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan” Tutur Hendy

Komitmen Memberantas Korupsi

Meski kasus korupsi yang membelit Bagus Wantoro terjadi pada masa pemerintahan bupati sebelumnya, Hendy mengajak seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Jember untuk mengambil pelajaran dari hal tersebut. Yakni dalam hal pencegahan korupsi.

“Jangan main-main lagi soal korupsi. Adanya kasus tindak pidana yang dialami ASN ini harus jadi pelajaran penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih” Tegas Hendy.

Upaya pencegahan korupsi, menurut Hendy, sudah dilakukannya sejak awal dilantik menjadi Bupati Jember pada Februari 2021 lalu. Dia menekankan bahwa tak perlu meragukan komitmennya memberantas korupsi.

Di bawah pemerintahan saya, peringkat MCP (Monitoring Centre of Prevention) Pemkab Jember pada Tahun 2021 akhir lalu, sudah mencapai peringkat 6 terbaik di Jawa Timur. Padahal, pada tahun lalu (masa pemerintahan bupati sebelumnya), peringkat Jember adalah nomor 38 atau yang terendah se-Jawa Timur” Papar Hendy.

Baca Juga  Mahfud MD: KPK Silakan Awasi Penagihan Aset BLBI Rp109 Triliun

Peringkat MCP merupakan skor pencegahan korupsi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan korupsi. Pada masa pemerintahan bupati sebelumnya, peringkat MCP Jember selalu yang terburuk karena pemkab dinilai kurang terbuka oleh KPK.

“Kita terbuka untuk diawasi. Teman-teman pers silakan untuk saling mengawasi. Saatnya kita bebas korupsi” Ujar Hendy.

Kronologi Kasus Korupsi

Sebagai informasi, kasus korupsi yang membelit Bagus Wantoro –saat itu pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Jember- terjadi pada tahun 2010, pada masa pemerintahan bupati MZA Djalal. Terdapat 7 orang tersangka dalam kasus ini, 5 diantaranya merupakan ASN Pemkab Jember dan sisanya dari kalangan swasta.

Di tingkat pertama, PN Tipikor Surabaya sudah memvonis bersalah terhadap seluruh terdakwa dengan hukuman yang bervariasi. Saat itu, Bagus Wantoro divonis 1 tahun penjara. Namun, semua terdakwa mengajukan banding dan kasasi. Di tingkat kasasi, majelis hakim MA justru memperberat hukuman untuk seluruh tersangka. Salah satu hakim agung yang menangani kasus ini adalah Artidjo Alkostar yang dikenal keras dalam kasus-kasus korupsi.

Baca Juga  Pemerintah Resmi Putuskan Melalui Kemenag Tak Berangkatkan Jemaah Haji 2021

Vonis kasasi untuk Bagus Wantoro dikeluarkan MA pada tahun 2015 namun tidak kunjung dieksekusi oleh Kejari Jember. Padahal, 3 terpidana lain yang vonis kasasinya keluar Tahun 2019, sudah dieksekusi oleh Kejari Jember pada Tahun 2019 lalu.

Karena tidak kunjung dieksekusi oleh Kejari Jember, Bagus Wantoro masih tetap menerima gaji karena tetap berstatus sebagai ASN hingga Tahun 2022 ini. Padahal, mengacu pada aturan kepegawain terbaru, setiap ASN yang divonis bersalah karena kasus korupsi – berapapun masa hukumannya- akan langsung dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kejari Jember melalui juru bicaranya, Soemarno yang juga Kasi Intel beralasan belum bisa mengeksekusi Bagus Wantoro karena belum menerima berkas putusannya dari Mahkamah Agung (MA).(dd)

banner 970x90

Komentar

News Feed