oleh

Sekjend Media Independen Online Indonesia (MIO)Angkat Bicara Terkait Masalah PT KOIN BAJU dengan Indoglobe News

-Opini-212 views

Sukabumi Indoglobenews

Pemberitaan yang beredar terkait permasalahan oknum WNA korea yang mempertanyakan Surat izin masuk buat wartawan yang sedang meliput Demo Buruh di PT KOIN BAJU GLOBAL yang berlokasi di kp lemko Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terus bergulir dan mendapat sorotan dari berbagai organisasi Pers diantaranya Media Independent Online (MIO INDONESIA) angkat bicara.

banner 970x90

Sebagai organisasi Pers, Media Independan Online Indonesia (MIO INDONESIA) menyangkan sikap arogansi pimpinan perusahaan, apalagi warga negara asing, harusnya dia paham dengan aturan yang berlaku di negeri ini. Setiap wartawan yang ditugaskan meliput tentunya sudah dibekali dengan identitas, untuk itu diharapkan kerjasamanya sehingga informasi yang disampaikan media tidak bertentangan dengan fakta. Jangan arahan sama pekerja media karena tugas kami mewartakan informasi kepada masyarakat. MIO INDONESIA mendukung langkah hukum yang diambil Indoglobnews, bila dibutuhkan kita akan membantu dengan lembaga hukum MIO.”Ungkap Ketua MIO INDONESIA melalui Seluler.

Baca Juga  Membahas Bencana Banjir Dengan BNPB bukan pada para Pengusaha Perkebunan Sawit Tuan Gubernur'

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (3) UU Pers). Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Hal yang di lakukan oleh oknum WNA korea ini seakan akan menutupi agar masalah yang terjadi di lingkungan pabrik nya ini seakan tabu untuk di beritakan.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008.Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat.

Baca Juga  PEMERINTAH, JANGAN BUAT KAMI TAMBAH MISKIN Oleh : Idat Mustari Pemerhati Sosial dan Agama

Hal inilah yang harus di pahami oleh orang orang Asing yang berada di Indonesia,terutama yang ada di garment garment untuk paham dengan Aruran yang ada._Team

banner 970x90

Komentar

News Feed