oleh

PEREMPUAN DI ARENA PILKADA Oleh : Idat Mustari Pemerhati Sosial keagamaan

-Tokoh-55 views

Reformasi memberikan ruang yang sangat terbuka bagi kaum perempuan untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik, dibandingkan dengan era Orde baru ideologi patriarki sangatlah kental. Posisi perempuan tak lebih hanya bertugas untuk menjaga keluarga dan mendidik anak. Payung hukum Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan UU No 23 Tahun 2014 Jo UU No 9 Tahun 2015, sangat membuka peluang bagi perempuan untuk menyalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

Namun ketika perempuan mencalonkan diri sebagai kepala daerah ada saja yang Pro-Kontra. Beda ketika perempuan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tak ada yang kontra sama sekali. Boleh jadi, karena disini perempuan hadir sebgai representasi simbolis dan identitas yang melekat pada dirinya dan kepentingan yang tidak dapat hadir dalam lembaga tersebut.

banner 970x90

“Arrijalu qowwamuna ‘alannisa. … ” Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita “(QS. Annisa’ : 34). Ayat ini menjadi dalil bagi mereka yang tidak setuju perempuan maju dalam Pilkada. Padahal sampai sekarang para mufasirrin masih berbeda dalam memahami makna ayat itu. Imam al-Ghozali menyatakan seorang perempuan tidak bisa didudukan sebagai imam (kepala negara, Kepala Daerah). Al-Qalqasyandi berpendapat bahwa perempuan dilarang menjadi kepala daerah karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya, berdasarkan hadis sahih “Tidak akan berjaya suatu kaum mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka” (H.R. Bukhari). Tapi di kalangan ulama dari golongan Khawarij dan Musyabbihah berpendapat bahwa perempuan dibolehkan memangku tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki, merujuk pada konsep Al-Quran tentang keadilan dan persamaan.

Baca Juga  Andi Harun AR SH, Menyambut Baik Rencana Sekolah tatap muka diadakan kembali

Sebenarnya Al-Quran banyak berbicara tentang perempuan dan hak-hak politikntya. QS. At- Taubah : 71. Menjadi dasar bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat. Perempuan memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Perempuan mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama sekarang tentang boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara, ataupun daerah masih terjadi. Namun jika kita merenung sejenak menggunakan pikiran yang jernih, maka seorang perempuan akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar sebagai kepala daerah. Seorang Kepala Daerah harus memantau rakyatnya yang tersebar di berbagai pelosok kampung—desa. Seorang kepala daerah harus bekerja 24 jam untuk memastikan kondisi rakyatnya. Untuk ini semua dibutuhkan fisik yang kuat dan prima, yang mungkin agak berat dilakukan oleh seorang perempuan. Rakyat biasa, Ustad, Kiyai dan pimpinan ORMAS, OKP, LSM akan merasa cangggung untuk bertemu dengan Pemimpinya, apalagi di malam hari, hanya dikarenakan kepala daerahnya perempuan. Mungkin saja dengan kemajuan Teknologi, Jarak dari satu desa ke desa lainnya bukan lagi masalah. Begitupun cara pertemuan bisa menggunakan Gadget yang terus semakin canggih. Akan tetapi sesungguhnya akan lebih baik apabila suatu kepemimpinan di pimpin oleh laki-laki yang cakap, yang berpihak kepada masyarakat, memiliki pengetahuan yang mumpuni, serta punya rekam jejak sebagai pemimpin sebelumnya, misalnya pemimpin yang laki-laki itu pernah jadi kepala desa sebelumnya.

Baca Juga  PIGUR DRS.AGUS MUHARAM,MSIKABID SD KABUPATEN SUKABUMI PATUT DI JADI KAN CONTOH

Tetap gunakan protokol kesehatan

Jangan lupa pake masker bila keluar rumah cuci tangan jaga jarak agar tidak terkena virus Covid 19 : PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH PT INDOGLOBE MEDIA PERSADA

banner 970x90

Komentar

News Feed