oleh

PENOLAKAN WARGA ATAS RENCANA PEMBANGUNAN WADUK BANTARKAWUNG BREBES

-Opini-707 views

Dirangkum dan Ditulis oleh : Yulyul Fortune
Pembina Media Indoglobe.News. Ketua Umum LPI PUPR Indonesia. Kepala Satuan Tugas Khusus Yayasan JOKER Anak Indonesia.

PENOLAKAN WARGA ATAS RENCANA PEMBANGUNAN WADUK BANTARKAWUNG BREBES Adalah kewajiban semua pemangku kepentingan untuk mendukung program pembangunan yang direncanakan pemerintah, khususnya pembangunan bidang infrastruktur kePUan. Karena pada hakekatnya program dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tetapi idealnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus juga diperhatikan maksimalisasi partisipasi masyarakat, serta perhatian khusus terhadap dampak positif atau negatif yang timbul kepada masyarakat, dampak selama proses pembangunan (konstruksi), dan saat objek pembangunan tersebut telah beroperasi.

Hal demikian ditekankan oleh Irfan Fauzi selaku tokoh masyarakat Kabupaten Brebes dan selaku Ketua LPI PUPR INDONESIA, menanggapi aspirasi masyarakat Kabupaten Brebes, khususnya Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung, yang melakukan penolakan bahkan mengajukan permintaan pembatalan terhadap kegiatan Pekerjaan Pra Studi Kelayakan pembangunan Waduk Bantarkawung di Sungai Citandang, yang merupakan program kerja dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah).

Baca Juga .....  Ketua Aliansi Revolusi Garut Selatan Akan Uji Statement Bupati Garut

Lebih jauh Irfan Fauzi menekankan, hendaknya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan kalkulasi secara cermat dan menyeluruh, sehingga terpetakan dengan benar dampak yang ditimbulkan dari sebuah program pembangunan. Pertanyaan mendasar tentang luasan dan jumlah penduduk yang harus direlokasi, proses yang paling arif bijaksana dalam relokasi, bahkan sumber penghidupan (aspek ekonomi) masyarakat terdampak relokasi juga harus diperhitungkan atau direncanakan dengan baik. Demikian juga terhadap dampak sosial dan kultural yang akan timbul.

Untuk aspek teknis dan teknik, maka Irfan Fauzi selaku Ketua LPI PUPR INDONESIA menyarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah), dapat lebih intensif melakukan dan membuka ruang konsultasi dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca Juga .....  MASYARAKAT DI MINTA PANTAU SEGALA JENIS KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN NEGARA

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, juga diharapkan dapat menanggapi dan menangkap aspirasi, pernyataan keberatan, dan penolakan oleh masyarakat, yang antara lain disalurkan dalam bentuk demonstrasi diruang terbuka umum dengan arif, bijaksana, dan dengan pendekatan mengayomi.

Maksimalisasi manfaat program pembangunan oleh, untuk, dan bagi masyarakat, dan minimalisasi dampak negatif menjadi KATA KUNCI dan TUJUAN BERSAMA.

Komentar

News Feed