oleh

Pengadaan Tanah di Manjul, KPK Periksa Pejabat Perumda Pembangunan Sarana Jaya

banner 970x90

Jakarta-Indoglobe News

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Ferra Ferdiyanti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019. Ferra dicecar pengetahuannya terkait dengan prosedur internal dalam pengadaan tanah.

banner 970x90

“Ferra Ferdiyanti (Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda Pembangunan Sarana Jaya) didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur internal dalam pengadaan tanah pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/4).

KPK memang tengah mendalami dugaan rasuah terkait pengadaan tanah di Munjul. Diduga pengadaan tanah itu peruntukannya berkaitan dengan program rumah DP Rp 0.

Baca Juga  KAPOLDA KALBAR KUNJUNGI POLSEK SEBANGKI - LANDAK, TEKANKAN ANTISIPASI COVID-19

Dalam agenda pemeriksaan Kamis (22/4) hari ini, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian. Keterangannya dianggap penting untuk mendalami perkara rasuah tersebut.

KPK sebelumnya mengakui, telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.

“Yang sudah ditetapkan ada tiga ya, Yoory (Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles),” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).

Baca Juga  Syaiful Huda Pimpin Komisi X DPR RI

Meski demikian, Karyoto enggan membeberkan dua tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua tersangka lainnya yang terjerat dalam kasus ini, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene dan pihak swasta Tommy Ardian.

“Saya bocorin sedikit saja, memang sudah bocor dari kemarin kan gitu,” beber Karyoto.

Selain tiga tersangka itu, lembaga antirasuah juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. KPK menduga, perkara ini merugikan keuangan negara hingga Rp 100 miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di-markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, tahun 2019.

Baca Juga  Pesan Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Puas Baca Laporan Saja, Cek Ke Lapangan

Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.

Keempat pihak ini diduga disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(dd). Editor (Idat).

Komentar

News Feed