oleh

Penahanan Kadisnaker Kota Cirebon terkait Korupsi Saat Menjabat Kadis DLH

Cirebon-Indoglobe News

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menahan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon berinisial AS terkait dugaan tindak pidana korupsi dana pengelolaan sampah.

banner 970x90

Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengaku belum menerima surat pemberitahuan secara resmi terkait penahanan AS. Sekadar diketahui, AS saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Secara formal kita masih menunggu surat yang disampaikan oleh aparat penegak hukum,” kata Agus Mulyadi kepada awak media di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (4/5/2021).

Agus Mulyadi mengatakan surat resmi dari penegak hukum itu bakal ditindaklanjuti Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon. Menurut Agus, selama belum ada surat resmi dari aparat penegak hukum, maka AS masih bisa menggunakan kewenangannya sebagai kepala dinas.

Baca Juga  Anton Charliyan Bagikan Sembako Kepada Warga Dan Satpam

“Kalau sudah ada proses formal, baru kemudian kita tetapkan pelaksana tugasnya (Plt). Kemudian, kita lihat apa saja yang dikenakan oleh penegak hukum terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, kita akan bawa ini ke majelis pertimbangan kepegawain,” kata Agus Mulyadi.

Lebih lanjut, Agus mengaku telah menawarkan bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korpri kepada AS. “LKBH secara prmeinsip sudah membantu dan mendampingi. Untun kedepannya, itu pilihan yang bersangkutan. Apakah memilih yang lain,” kata Agus.
Agus mengaku prihatin dengan adanya kejadian penahanan AS.

Ia berharap kasus yang menjerat AS itu bisa menjadi pelajaran bagi semua ASN. “Regulasi dan aturan harus menjadi bagian yang harus kita ikuti prosedurnya.

Baca Juga  Ridwan Kamil: Fokus Anggaran Jawa Barat 2022 masih tentang COVID-19

Ini menjadi proses pembelajaran, walaupun kita masih menganut asas praduga tak bersalah,” kata Agus.
Sebelumnya, Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Taupik Hidayat mengatakan kasus yang menjerat AS itu terjadi pada 2018. Kejari menetapkan AS sebagai tersangka pada tahun 2021, setelah berkas pemeriksaan dinyatakan lengkap

“Awal tahun 2021, pada Januari (AS) ditetapkan sebagai tersangka. Sambil menunggu kerugian negara. Setelah lengkap dilakukan tahap dua hari ini (penahanan),” kata Taupik saat jumpa pers di Kejari Kota Cirebon, Senin (3/5/2021) kemarin.

Taupik mengatakan AS diduga merugikan negara senilai Rp 332.384.178. Kasus yang menjerat AS itu berawal dari temuan audit. Selain AS, Kejari juga menetapkan tiga tersangka lainnya.(dd). Editor (Idat).

banner 970x90

Komentar

News Feed