oleh

Pejabat Tikomdik ’Kadalin’ Wartawan; Kadisdik Jabar Diduga Enggan Ungkap Dana Renovasi Fisik Gedung TA 2020

IGN JABAR – Merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, kegiatan Renovasi Gedung Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOMDIK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, tidak selayaknya tertutup publikasi.
Kesan kuat dugaan adanya ketidakterbukaan penyerapan anggaran tersebut, terkuak dengan tidak diresponsnya konfirmasi tertulis yang ditujukan media kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Sopandi, yang disampaikan secara
kelembagaan. Padahal penegasan tentang transparansi sudah tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.3 Tahun 2017.

Hal tersebut, diperparah lagi dengan oknum pejabat Tikomdik yang ”mengkadalin”
wartawan saat meminta jawaban konfirmasi tertulis untuk bahan pemberitaan, yang
nota bene merujuk pada Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Salah seorang staf Tikomdik yang menemui IGN Jabar, Rabu (18/11), mengatakan,
”Surat konfirmasi sudah di Pak Kasubag. Besok saja ke sini kata Bapak,” ujarnya.
Namun saat disambangi, Kamis (19/11), jawaban yang diminta IGN Jabar tidak
terbukti. Empat kali didatangi, pejabat yang bersangkutan tidak ada.

banner 970x90

Menurut
resepsionis di Tikomdik Disdik Jabar mengatakan, ”Pak Tatang tidak masuk. Mungkin
sedang dinas luar,” ungkapnya.
Berpijak pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, konfirmasi tertulis No. 036/Tbl-IGN/Jbr/W/XI/2020 yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dedi Sopandi, Media IndoglobeNews
mempertanyakan, berapa pagu anggaran renovasi Gedung Balai Tikomdik di Disdik
Jabar yang sudah selesai proses pengerjaannya. Untuk keakuratan pemberitaan,
dipertanyakan apa nama paket pekerjaannya; termasuk kategori apa renovasinya;
serta apa saja yang direnovasi?.

Baca Juga  Rapat Kordinasi BPB PP Jabar di selingi Penyerahan Dokumen Legalitas Anggota Media Indoglobe News Kota Bandung secara Simbolis di Markas MPW PP Jabar

Sebagai bentuk transparansi anggaran, apa saja item-item materialnya, mohon
disertakan alokasi anggarannya? Berapa orang pekerja yang mengerjakan renovasi
tersebut? Berapa upah hariannya? Jika diborongkan, berapa alokasinya? Apakah upah
tersebut sudah termasuk makan dan minumnya?
Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli yang menjadi pijakan mengawal perjalanan APBD Jabar di
lingkungan Disdik Jabar TA 2020, IGN Jabar mempertanyakan apakah kegiatan tersebut
berupa penunjukkan, atau lelang? Jika penunjukkan, apa nama perusahaan yang
mengerjakannya dan dimana alamatnya.
Jika lelang, berapa perusahaan yang mengikuti, dan berapa perusahaan yang
terseleksi; Berapa penawaran masing-masing perusahaan tersebut; Apa nama
perusahaan yang memenangkan tendernya; Berapa penawaran terendahnya; dan
dimana alamatnya. Tidak luput dipertanyakan juga, berapa hari kalender
pelaksanaannya; Dari tanggal berapa dan selesai tanggal berapa?
Menghindari pemberitaan sepihak, IGN Jabar melalui konfirmasi tertulis meminta
tanggapan kebenaran informasi yang diperoleh di lapangan bahwa diduga perusahaan
pelaksananya memiliki unsur kedekatan dengan oknum pejabat, sehingga diduga ada
monopoli dalam upaya memenangkan tender proyek.
Serta dalam proses perjalanan pemenangan pekerjaan, informasi yang juga
diperoleh di lapangan diduga tercium adanya pengawalan dari oknum pejabat antara
penghubung dan pemilik perusahaan, dengan dugaan deal prosentase dari nilai paket
pekerjaan.

Baca Juga  Tokoh Jabar Abah Anton : Sudah Saatnya Pemerintah Menetapkan HARI BUDAYA NASIONAL Atau HARI PENCAK SILAT NASIONAL.

Sangat disesalkan, informasi yang menjadi hak publik disepelekan oleh pemangku
jabatan Kadisdik Jabar Dedi Sopandi. Padahal dasar hukum lainnya yang menjadi dasar
acuan konfirmasi tersebut juga merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia No.5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); Undang Undang Republik Indonesia
No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Presiden RI No.16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa; serta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa
Barat No.11 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. (IGN Jabar)

banner 970x90

Komentar

News Feed