oleh

MARAK NYA PUNGUTAN LIAR DIWILAYAH KECAMATAN KALAPA NUNGGAL

SUKABUMI – Pungutan liar bisa dibilang sudah merebak di berbagai daerah di Indonesia semakin merebah dikabupaten sukabumi salah satu Contohnya saja seperti d kecamatan kalapa nunggal kabupaten sukabumi. Dilansir dari indoglobe, sejak beinsial RN mejabat sebagai kepala desa yang berwilayah hukum kecamatan kalapa nunggal ,yang baru beberapa bulan terakhir ini, pelayanan masyarakat diduga mulai berani untuk melakukan pungli. Menurut masyarakat yang enggan disebut kan nama nya mengata kan, para warga desa kami yang ingin mengambil bantuan pangan nontunai (BPNT) kedesa kami dimintai uang kisaran Rp 12 ribu rupiah dan setelah itu pangan yang berupa beras dipotong sebanyak 2 liter dari per,  kk nya menurut warga, Dan sememtara A.SHARLI aktivis antikorupsi mengutuk keras dengan ada nya Pungutan liar ini dan tidak akan pernah hilang dikecamatan kalapanunggal lantaran kurangnya pengawasan terhadap kasus satu ini. Padahal, jika di mata hukum, pungutan liar ini sudah termasuk tindak pidana korupsi .. Pungutan liar yang ada dikecamatan kalapa nunggal yang Merupakan kegiatan melanggar hukum. Itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dalam UU tersebut, bagi pegawai desa atau penyelenggara melakukan tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Bisa juga paling singkat empat atau 20 tahun tergantung putusan pengadilan. Lalu, tak hanya itu saja, sipelaku pungutan liar juga harus membayar denda paling sedikit Rp200 juta dan maksimal bahkan, tak hanya itu saja, ada banyak lagi pasal yang mengaturnya.

Baca Juga .....  HALAL BIHALAL ANTAR MEDIA SUKABUMI DAN BOGOR DALAM RANGKA KEBERSAMAAN INSAN PERS
Hadi haryono sebagai pemerhsti kebijakan kebijakan publik

Tak hanya satu, Pasal 368 KUHP yang isinya adalah barang siapa yang menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum, Selanjutnya yaitu Pasal 415 KUHP yang berisi jika seorang pegawai desa atau orang lain ditugaskan dan dengan sengaja menggelapkan uang serta memungut uang untuk kepentingan pribadi , maka akan diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun lalu ada Pasal 418 KUHP yang isinya jika ada seorang menerima hadiah atau janji berhubungan dengan pekerjaannya, akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda sebesar Rp450 ribu. Terakhir adalah Pasal 423 KUHP yang berisi jika pegawai menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran, maka akan dihukum pidana penjara selama enam tahun ungkap A.sharli’ sementara itu permerhati kebijakan publik HADI HARYONO menyesal kan ada nya penyelewengan angaran bantuan pangan no tunai ( BPNT) dipemerintahan desa makasari dan itu harus segera diusut. Dan Masyarakat pun harus berani melapor jika mencurigai adanya kecurangan.

Baca Juga .....  MERESAHKAN WARGA BOJONGGENTENG ,ORMAS GARIS DAN WARGA RAMAI-RAMAI TOLAK BANK EMOK


Mesti ada pengawasan dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk menghindari terjadinya kecurangan pada setiap program pemerintah, bukan hanya BPNT. Penyelewengan yang terjadi harus dibawa ke ranah hukum. Harapannya penyaluran BPNT yang berpegang pada 6T (tepat sasaran, waktu, harga, jumlah, kualitas, dan administrasi) dapat terlaksana dengan baik dan optimal menekan angka kemiskinan negara kita.,tegas HADI, ( IG/ DAN TIM)

Komentar

News Feed