oleh

Mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan : KPK Harus Turun Ke Jawa Barat Periksa Modus Korupsi Bansos

-Tokoh-94 views

Bandung Indoglobenews

Baru baru ini ramai di pemberitaan online cetak dan tv sejak Mentri sosial tersandung kasus korupsi suap bansos covid 19 Mentri sosial ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dan ditahan dirutan KPK. Hal ini semua mata pembaca tertuju kepada pemberitaan Mentri sosial yang sangat memalukan itu .

banner 970x90

Dalam hal kejadian tersebut langsung ditanggapi oleh Anton Charliyan mantan Kapolda Jabar dan memberikan apresiasi kepada KPK yang sangat berani mengungkap perbuatan jahat korupsi yang ada di tubuh kementrian sosial.

Namun dikatakan oleh Anton Charliyan mendesak KPK agar turun ke Jawa barat dan memeriksa dugaan korupsi bansos covid 19 yang sangat mirip polanya dengan kementrian sosial ” saya berharap KPK turun secepatnya ke Jawa barat supaya dugaan dugaan korupsi bansos covid 19 di Jawa barat dapat terungkap ungkapnya.

Baca Juga  PONPES SURYA MEDAL GELAR ISTIQOSAH QUBRO UNTUK SELAMATKAN BANGSA DARI RADIKALISME BERSAMA SYEIKH M.AMIN - CICIT SEIKH ABDUL KADIR JAILANI

Anton Charliyan mantan Kapolda Jabar yang kini juga sebagai pembina di beberapa LSM penggiat anti korupsi terus mengumpulkan informasi dan bukti permulaan dugaan penyelewengan dana bantuan covid 19 di Jawa barat agar dapat membantu juga kinerja para penegak hukum.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Jawa Barat  telah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 500.000 bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi Covid-19. Sumber dananya berasal dari APBD cukup besar juga, karena untuk tahap 1 dan 2 dianggarkan hingga Rp 4,6 triliun, belum termasuk ongkos kirim Rp 281,795 miliar. Bantuan sendiri diberikan kepada 1,9 juta penerima manfaat.Adapun isi bansos tersebut, bantuan tunai sebesar Rp 150 ribu per keluarga per bulan dan bantuan pangan non tunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mie instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp 350 ribu per keluarga per bulan.

Baca Juga  SALEH HIDAYAT SH : PENERAPAN PASAL 160 KUHP KASUS HRS MENUAI KONTROVERSI

editor : Risma

wartawan : Demul

banner 970x90

Komentar

News Feed