oleh

LSM KPK Pasundan : Pemerintah Daerah Harus Tegur Dengan Tegas Kontraktor Yang Tak Pakai Papan Proyek

banner 970x90

Sukabumi Indoglobe News
Banyaknya proyek proyek insfrastuktur yang sedang di gelar di Kabupaten maupun Kota Sukabumi yang tidak memasang papan informasi atau papan kegiatan itupun menjadi sorotan LSM-KPK Pasundan , Salah satu nya proyek pembangunan Asrama bagi para anggota sebuah istitusi negara yang berlokasi di wilayah pemerintah kota sukabumi yang sedang berjalan, dari hasil investigasi tim LSM-KPK Pasundan masih banyak kegiatan tanpa papan informasi sehingga menjadi pertanyaan besar bagi publik seolah olah kegiatan tersebut di duga proyek siluman.

LSM-KPK Pasundan menyampaikan ke awak media,”
Kontraktor Wajib Pasang Papan Proyek, Melanggar Dapat Sanksi! Pembangunan infrastruktur pisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, ucap Deden Guntara.

banner 970x90

Lebih lanjut menjelaskan, Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran , seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangun padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya , dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah , mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek,” Pungkasnya.

Baca Juga  PEMERINTAH DESA PASAWAHAN GELAR SOSIALISASI PILKADES SERENTAK 2019

“Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014),” tandasnya .

Awak media coba mengkonfirmasi Agu Pihak Kontraktor Pelaksana Kerja mrlalui telefon selular. Namun hingga berita ini ditayangakn telpon dari awak media tidak pernah di angkat pesan whatsap tidak pernah di balas.

Menanggapi hal tersebut , LSM-KPK Pasundan meminta kepada pejabat Pemerintah Kota maupun Kabupaten Sukabumi harus segera melakukan peneguran terhadap pelaksana yang nakal yang pengerjaan nya tidak sesuai speck.”pungkasnya **Yayan

Komentar

News Feed