oleh

Konfirmasi Wartawan Baru Dijawab 4 Bulan Kemudian: DAK Fisik Reguler Se Jawa Barat Rp475 Miliar untuk 492 Sekolah

BANDUNG, IGN Jabar – Dana alokasi khusus (DAK) yang gelontorannya fantastis untuk dunia pendidikan, sangat rentan penyimpangan bilamana kurang mendapat pengawasan. Dan media sebagai kontrol sosial layak memonitor, mengawasi dan mengawal perjalanan penyerapan anggaran, salah satunya dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan yang bertujuan mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Khusus Provinsi Jawa Barat tidak tanggung-tanggung, melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat di tahun anggaran 2020 menggelontorkan DAK fisik reguler lebih kurang Rp475.355.077.566 untuk 492 sekolah di kabupaten/kota.
Angka tersebut diungkap Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Yesa Sarwendi Hami Seno mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, melalui jawaban tertulis No.045a/TU.DI-Bid.psma yang disampaikan kepada Indoglobenews baru-baru ini.

Kabid PSMA Disdik Jabar H Yesa Sarwedi Hami Seno


Menurut Yesa, hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri No.130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan DPA No.1.01.01.29.008.061 tentang Kegiatan DAK Fisik SMA serta Perpres No.88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Tahun Anggaran 2020 (lampiran 1), seluruh anggaran yang tercantum pada poin 1 diperuntukkan untuk DAK Fisik Bidang Reguler
“Sedangkan jumlah sekolah SMA negeri/swasta penerima DAK fisik reguler sudah sesuai dokumen rencana kerja yang disetujui Kementerian Pendidikan, BAPPENAS, juga Kementerian Keuangan,” ujarnya secara tertulis.
Lebih jauh Yesa memparkan, anggaran dan sasaran output rehabilitasi prasarana SMA antara lain, rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya sebesar Rp104.355.088.000. jumlah output 771 ruang dan rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya sebesar Rp9.530.970.000 jumlah output 41 ruang.
Untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebesar Rp111.900.570.000 dengan jumlah output 449 ruang. Sementara untuk pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebesar Rp2.008.920.000 jumlah output sebanyak 6 ruang.
Masih dijelaskan Yesa, jumlah anggaran alat pendidikan (rincian jenis dan jumlah alat tercantum dalam Permendikbud No.11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan, Lampiran X) sebesar Rp89.205.000.000.
Uraiannya yakni, pengadaan peralatan IPA (kimia, fisika, biologi) sebesar Rp12.625.000.000 untuk 101 paket; pengadaan peralatan TIK sebesar Rp66.800.000.000 dengan jumlah 334 paket; pengadaan media pendidikan Rp1.860.000.000 dengan jumlah 62 paket; dan pengadaan alat kesenian tradisional sebesar Rp7.920.000.000 dengan jumlah 88 paket
“Dalam DAK Fisik reguler 2020, tidak ada bantuan untuk pembangunan rumah dinas guru atau asrama sisiwa,” ujarnya.

banner 970x90

Baru Dijawab 4 Bulan Kemudian
Terkait konfirmasi tertulis awak media Indoglobenews mengenai penyerapan DAK fisik TA 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dedi Supandi yang didisposisikan kepada Kabid PSMA Yesa Sarwendi, baru dijawab setelah 4 bulan terhitung sejak 4 februari lalu konfirmasi tertulis disampaikan.

Baca Juga  Bangun Teknologi Data Center, Pemprov Jabar Gandeng AWS Milik Jeff Bezos

Kadisdik Jabar Dedi Supendi


Sementara rujukan hukum yang mendasari konfirmasi tersebut jelas tercantum, salah satunya UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya menegaskan bahwa informasi sudah harus tersampaikan kepada peminta informasi maksimal 10 hari kerja.
Kuat dugaan, birokrasi internal khususnya dalam penyampaian informasi publik di Dinas Pendidikan Jabar berantakan. Padahal berkali-kali, beberapa bulan lalu awak media Indoglobenews melalui security mempertanyakan perihal jawaban tertulis dari Disdik Jabar.
Sementara itu, menyoal penyaluran DAK TA 2020 untuk SMA negeri/swasta di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang Rohayatie beberapa waktu lalu kepada wartawan mengungkapkan bahwa penyaluran DAK memang sangat rawan penyimpangan. Untuk itu dalam penggunaannya harus didampingi dan diawasi.
Karenanya, pemahaman tahapan penggunaan DAK mulai  dari penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan hingga pelaporan sangat penting diketahui para pengelola. Hal tersebut untuk menekan adanya potensi penyimpangan.
“Pengelola DAK perlu mengerti aspek perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang melibatkan tim teknis yang paham pekerjaan fisik, seperti konsultan perencana, konsultan pengawas hingga pemeriksaan pekerjaan,” ucap Kajari Karawang.  (Zulkifli L/IGN Jabar)

Baca Juga  Komisi VIII DPR RI Usulkan Pesantren Dapat Dana BOS

banner 970x90

Komentar

News Feed