oleh

Ketua PWI Jateng Amir Mahmud : Tidak Ada Larangan Wajib Wartawan Harus Ijin Mencari Berita Di Lapangan

Semarang – indoglobenews.co.id Terkait dengan adanya ucapan seorang pejabat publik di beberapa media, yang mengatakan “Wartawan Bodrex”, Ketua PWI Jateng, Amir Mahmud, sangat menyesalkan ucapaan pejabat tersebut terhadap wartawan.

Menurut Amir, kembali pada UUD Pers no 40 tahun 1999, bahwa fungsi pers itu menginformasikan, mendidik, menghibur dan menjalankan control sosial.

banner 970x90

“Kita kembali kepada Fungsi itu, itu yang pertama, kemudian yang kedua, wartawan didalam menjalankan tugas dan fungsinya dilindungi oleh undang undang,” kata Amir, saat di hubungi awak media melalui sellulernya, Sabtu (5/12/2020).

“Artinya, tidak hak bagi siapapun untuk menghalang halangi atau mencegah wartawan didalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan,” tambahnya.

Baca Juga  Pasar Jamu Nguter, Dapat Prioritas Himbauan 5M dari Satgas Covid-19 Kecamatan Nguter.

Jadi, lanjut Amir, atas nama apapun, kecuali untuk pertimbangan kepentingan kepentingan bangsa yang lebih besar, itu baru di pertimbangkan, pantas atau tidak untuk di beritakan.

Tetapi jika tidak ada pertimbangan itu, kata Amir lagi, misalkan terkait dengan perilaku, kalau memang harus di control ya harus di control, karena itu adalah tugas wartawan.

“Kalau kita melihat fakta yang berdaya tarik, dan itu adalah hal yang perlu diketahui masyarakat ya kita beritakan,” ucap Ketua PWI Jateng ini.

Saat di tanyakan, mengenai kegiatan Satpol PP Kota Semarang, apakah dibenarkan wartawan harus mendapatkan ijin dari petugas di lapangan atau ijin dari Ka.Satpol PP Kota Semarang, untuk meliput kegiatan tersebut.

Baca Juga  Tekan Kasus Covid-19, RSAU dr. Siswanto Lanud Smo Lanjutkan Vaksinasi Untuk Masyarakat

Amir Menjelaskan, bahwa tidak ada aturan seperti itu dalam UUD Pers no 40 tahun 1999. Mengapa harus ijin wartawan dalam meliput kegiatan itu, siapa yang mengharuskannya dan aturannya apa.

“Tidak ada aturan seperti itu untuk wartawan, pertama masyarakat wajib tahu kegiatan itu, kok seolah olah ini ada yang di tutup tutupi begitu, dengan pernyataan seperti itu, sebenarnya dia paham tidak dengan UUD keterbukaan informasi publik, dia paham tidak dengan tugas tugas wartawan dalam UUD Pers,” jelasnya.

Amir mahmud ketua PWI yang akrab dengan media juga mengingatkan, bahwa sebaiknya pejabat publik itu, dapat memahami UUD keterbukaan informasi publik dan UUD Pers no 40 tahun 1999.

Baca Juga  Harapan Untung Besar Pupus, Kini Reseller Arisan Online Jadi Korban Bandar

“Saya menghimbau pimpinan dari Kepala Satpol PP Kota Semarang untuk melakukan teguran, seharusnya bisa bersinergi dengan media untuk memberikan informasi, mendidik masyarakat,” ungkapnya.

“Mestinya sekda atau walikota memberikan teguran kepada Kepala Satpol PP, tidak boleh seperti itu, ini sudah arogansi semacam itu terhadap wartawan dan masyarakat,” pungkasnya. (Syailendra/Tim)

banner 970x90

Komentar

News Feed