oleh

KEJAKSAAN DI MINTA TURUN KELAPANGAN TERKAIT PEMBUATAN SUMUR BOR DI LAHAN MILIK PTPN

-Opini-173 views


Sukabumi – Pembangunan tambahan sumur kapasitas 2.5 liter / detik katagorI jenis pekerjaan kontruksi melalui satuan kerja ( satker ) dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten sukabumi yang saat ini sedang di laksanakan oleh penyedia jasa yaitu  CV putra bungsu , pembuatan sumur bor tersebut di biayai dari Anggaran APBD pada pagu Anggaran tahun 2019 ini , dengan  pagu Anggaran sebesar Rp 750.000.000,00,- namun lokasi sumur bor tersebut berdiri di lahan milik perkebunan PTPN cibadak alias tanah negara , hal ini yang membuat sorotan dari kalangan pemerhati pembangunan dan para lembaga swadaya masyarakat ( LSM) 
 Menurut hadi haryono pemerhati pembangunan mengutuk keras atas pembuatan sumur bor yang berdiri di lahan milik Perkebunan negara ,” seharusnya Sumur itu berdiri di lahan milik tanah desa atau tanah yang di hibahkan dari masyarakat , karena pembuatan sumur bor itu guna pengairan saranana air bersih demi kepentingan masyarakat yang sipat nya untuk selama nya , bukan bersipat sementara , jikalau pihak perkebunan membongkar atau menutup nya sumur tersebut kan jadi mubajir ,” ungkap hadi 
  Di samping itu hadi mengatakan ,” seharus nya konsultan sebagai kepanjangan tangan pihak dinas perkimsih mengkaji secara propesional terkait ke absahan  lahan yang akan di buat sumur tersebut jangan asal jadi , ini diduga hanya untuk penyerapan anggaran saja yang di lakukan pihak perkimsih ,” jelas hadi 
 Di samping itu hadi meminta kepada pihak kejaksaan negeri cibadak selaku Tim pengawal , pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah ( TP4D ) yang punya kewenangan sebagai pendukung keberhasilan jalan nya roda pemerintahan dan upaya upaya pencegahan preventif dan persuasif yang ada di wilayah hukum kabupaten sukabumi , TP4D Pun agar bisa memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir , juga bisa melakukan koordinasi dengan Aparat pengawasan internal pemerintah demi mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat , menggagalkan dan menimpulkan kerugian negara , maka dari itu kami berharap pada kejaksaan agar turun kelapangan untuk memonev terkait pembuatan sumur bor yang berdiri di lahan milik perkebunan ber pelat merah tersebut ,” tegas hadi ( igun) 
 

Baca Juga .....  Liston Hutajulu, Anggota DPRD Kab.Toba Samosir: Tindak Tegas PNS Pelaku Pelecehan Seksual

Komentar

News Feed