oleh

Kadis DPKP3 Kota Bandung Bungkam; Proyek Jalan Rp 5 Milyar Layak Dipertanyakan, Diduga Ada Intimidasi ke Wartawan


IGN Jabar, Bandung – Pertanggungjawaban publik terhadap Pelaksanaan
Pemeliharaan Jalan Lingkungan senilai Rp5.037.047.500 di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, layak dipertanyakan.


Terlebih adanya informasi yang diperoleh IGN Jabar mengenai dugaan intimidasi terhadap wartawan saat melakukan tugas jurnalistiknya saat meliput proyek tersebut, patut disorot. Merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait proyek yang sudah dilaksanakan dari sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 yang dipertanyakan IGN melalui konfirmasi tertulis, hingga pemberitaan ini tidak dijawab.

banner 970x90


Kadis PKP3 Kota Bandung Dadang Darmawan, terkesan bungkam. Begitu juga dengan pertanyaan mengenai adanya dugaan intimidasi terhadap kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan. Dalam konfirmasi tertulis No. 042/Tbl-IGN/Jbr/W/XI/2020 yang disepelekan Kadis DPKP3 Kota Bandung Dadang Darmawan, IGN Jabar mempertanyakan nama
perusahan pelaksana kegiatan, alamatnya, Nomor surat perjanjian kontrak, serta waktu pelaksanaannya.

Baca Juga  Jasa Tirta II Kerjasama Kembangkan PLTS dan PLTB


Dipertanyakan pula, nama perusahaan jasa konsultan yang menjadi yang
menjadi pengawas pelaksanaannya, alamatnya, serta alokasi biaya jasa konsultan; ada tidaknya perubahan kontrak kegiatan; ruas titik jalan mana saja yang mendapat pemeliharaan; berapa kilometer panjangnya per titik ruas jalan, serta lebarnya.

Surat Konfirmasi dari Media Indoglobenews jabar tidak di respon Kadis DPKP3 Kota Bandung.


Tidak luput IGN Jabar mempertanyakan, apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala?; Berapa alokasi biaya perbaikan dan alokasi biaya perawatannya; apa saja alokasi anggaran pembiayaan materialnya; Item apa saja yang termasuk dalam pemeliharaan jalan lingkungan; serta apa saja biaya penganggaran biaya bahan dan penggunaan bahannya.


Pertanyaan lain yang diajukan, antara lain alokasi biaya pelebaran perkerasan dan bahu jalan, alokasi perkerasan aspal, standar ketebalan aspal dalam setiap perkerasan; serta biaya tenaga kerja dan tenaga ahli.
Intimidasi Wartawan??

Baca Juga  STRATEGI METODOLOGI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN PENEMPATAN KERJA DALAM MENGURANGI PENGGANGGURAN DI JAWA BARAT”

Mengenai informasi/data IGN Jabar yang diperoleh di lapangan menyebutkan bahwa ada wartawan media yang melakukan investigasi terkait penyerapan dana proyek miliaran rupiah, mendapat intimidasi oknum-oknum di luar kedinasan, yang diduga atas perintah oknum pejabat di lingkungan DPKP3 Kota Bandung.


Penelusuran wartawan media tersebut atas dugaan adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) saat proyek tersebut berjalan. Padahal dalam Undang Undang Pers No.40 tentang Pers yang ditandatangi Presiden Republik Indonesia yang menjadi kekuatan hukum, sudah menegaskan tupoksi wartawan sebagai sosial kontrol.


Namun saat dipertanyakan dalam konfirmasi tertulis IGN Jabar, Kadis PKP3 Dadang Darwawan, tidak dijawabnya. Padahal konfirmasi yang ditujukan secara kelembagaan tersebut, merujuk pada ketentuan perundangan dan landasan hukum lainnya yang berlaku di Republik ini.
Bukankah aparatur sipil Negara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku seperti yang ditegaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
(Ign Jabar)

banner 970x90

Komentar

News Feed