oleh

Jokowi Cabut Izin 2.078 Perusahaan Tambang

-Nasional-66 views

Jakarta-Indoglobe News

banner 970x90

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan beberapa pencabutan beberapa izin lahan pertambangan hingga penggunaan lahan negara. Hal tersebut dilakukan hasil dari evaluasi secara menyeluruh terkait izin-izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara yang tidak dijalankan dengan baik serta tidak sesuai dengan peruntukan.

“Kita cabut. Pertama hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut,” kata Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/1).

Jokowi menjelaskan izin tersebut dicabut lantaran tidak pernah menyampaikan rencana kerja, kemudian izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan. Hal tersebut kata Jokowi menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga  SBY: Saya Tetap Percaya Jokowi Arif Sikapi Pendongkelan Kepemimpinan Demokrat

“Yang kedua, hari ini juga kita cabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan,” bebernya.

Ketiga yang juga dicabut kata Jokowi yaitu hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare. Dengan rincian 25.128 hektar adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum.

Jokowi menjelaskan pembenahan dan penertiban izin adalah bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan yang lainnya.

“Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut,” ungkapnya

Baca Juga  Komisi X DPR RI Meminta Kepada Pemerintah Guru Honorer Diangkat PNS

Pemerintah Pegang Amanat Konstitusi

Jokowi menjelaskan pemerintah memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkadung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan kemakmuran rakyat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta juga memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan yang produktif termasuk kelompok petani, pesantren dan lainnya yang bisa bermitra perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

“Indonesia Terbuka bagi investor yang kredibel yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik serta memiliki komitmen untuk ikut sejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam,” pungkasnya.(dd)

banner 970x90

Komentar

News Feed