oleh

HARUSKAH PINDAH IBU KOTA JAKARTA ???

-Opini-205 views

Presiden Jokowi saat meninjau lahan bersama Gubernur Kaltim untuk perpindahan ibu kota Jakarta beberapa waktu lalu

Perpindahan Ibukota sebetulnya bukanlah barang baru dalam sebuah negara. Sebutlah beberapa negara yang telah sukses memindahkan Ibukotanya, misalnya India yang pada Tahun 1931 memindahkan Ibukota negaranya dari Kolkata ke New Delhi karena pemerintahan Inggris yang berkuasa saat itu mengganggap mengendalikan negara dari New Delhi akan lebih mudah karena letaknya yang berada di wilayah utara. Pembangunan New Delhi sendiri kemudian memakan waktu 20 Tahun dengan biaya tak kurang dari US $ 5 juta. Apakah perpindahan ibukota India tersebut berhasil? Ternyata tidak juga, karena saat ini New Delhi kembali menghadapi masalah klasik Ibukota, seperti pencemaran udara, perkampungan kumuh, arus urbanisasi dan hal lainnya.

Australia juga pernah memindahkan ibukotanya, yang saat awal berpusat pada Sydney pada Tahun 1913 berpindah ke Canberra, bahkan sebelum perpindahan dilakukan, Australia membuat kontes internasional mengenai design ibukota. Faktanya saat ini, secara ekonomi, Canberra tak mampu bersaing dengan Sydney dan Melbourne.

Myanmar pada Tahun 2005, memindahkan ibukotanya dari Yangon ke Naypyidaw. Biaya yang dikeluarkan tak kurang dari US$ 4 Milyar, akan tetapi saat ini kota Naypyidaw dianggap sebagai kota hantu karena jumlah penduduknya yang sangat sedikit, tidak sebanding dengan luas yang dimiliki sehingga pusat perbelanjaan tampak kosong seperti tidak berpenghuni.

Indonesia sendiri saat ini sedang dilanda demam “Pindah Ibukota”, pengumuman resminya sudah dilakukan oleh Bappenas, bahwa ibukota negara ditetapkan akan pindah ke Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kertanegara. Ibukota baru tersebut rencananya akan dibangun akhir tahun 2020 dan diharapkan dapat selesai pada akhir 2024 dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 499 T.

Baca Juga .....  Ketua Aliansi Revolusi Garut Selatan Akan Uji Statement Bupati Garut

President sendiri sudah menjamin bahwa total dana yang digunakan untuk pemindahan ibukota tersebut hanyalah 19 % menggunakan uang negara, sisanya akan didapatkan dari investasi swasta dan BUMN.

Beberapa alasan juga sudah dikemukakan oleh pemerintah, mengapa Ibukota harus segera dipindahkan ke Kaltim, yaitu beban kota Jakarta sebagai pusat bisnis, pusat pemerintahan dan pusat jasa yang sudah terlalu berat sehingga perlu diringkankan bebannya, kemudian alasan bahwa Kaltim adalah daerah yang tidak rawan gempa dan tsunami, juga alasan pemerataan pembangunan.

Jika dilihat dari sisi alasan Kaltim adalah daerah yang tidak rawan gempa, maka dikutip dari Suara.Com, tertanggal 27 Agustus 2019, Darsono Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG menyampaikan pendapatnya bahwa dari sisi geologi dan tektonik, sesar gempa di Kaltim masih sangat aktif, dimana tiga struktur sesar sumber gempa yang ada, yaitu Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat dan Sesar Paternoster.

Darsono pun menyatakan bahwa jika dilihat dari sisi sejarah gempa di Kaltim tercatat cukup banyak. Salah satu gempa yang paling kuat yang pernah terjadi disana adalah gempa paser yang bermagnitudo 6,1 pada 26 Oktober 1957, sementara menurut Darsono, gempa tektonik terbaru di Paser terjadi pada 19 Mei 2019, yang berkekuatan 4,1 dan guncangannya cukup menimbulkan kepanikan warga.

Baca Juga .....  Membangun Pemerintahan Kolaboratif dan Pro Kontra Alun-Alun Tarogong Garut.

Untuk potensi Tsunami sendiri, Darsono menyampaikan bahwa dari sisi sejarah bahwa pantai timur Provinsi Kaltim sebenarnya bukan kawasan aman tsunami, karena tsunami dahsyat juga pernah terjadi 14 Mei 1921, juga keberadaan pantai timur Kaltim yang berhadapan dengan North Sulawesi Megathurst yang juga patut diwaspadai.

Perpindahan ibukota ke Kaltim juga akan berpotensi menimbulkan protes dari aktivis lingkungan hidup dan dunia internasional karena pulau Kalimantan selama ini memang dikenal sebagai paru-paru dunia dan terancamnya eksistensi primata khas Kalimantan, Orang Utan. Kita bisa saja secara idealis menyampaikan alasan kedaulatan negara tak bisa diganggu, tetapi hal yang perlu diingat adalah, bahkan menghadapi blockade eksport Crude Palm Oil (CPO) atau bahan minyak sawit yang dilakukan oleh eropa dengan alasan bahwa CPO kita tak ramah lingkungan karena membuat ratusan hektar hutan ditebang untuk pembukaan perkebunan sawit, pemerintah kita sendiri dibuat repot bertahun-tahun sampai membuat harga sawit kita anjlok.

Jika dilihat dari sisi ekonomi, perpindahan ibukota negara kita juga dikhawatirkan bernasib sama dengan Myanmar dan Australia, yang pertumbuhan ekonominya justru tertinggal dan disebut sebagai Ghost City karena pusat perbelanjaannya yang sepi pengunjung.

Hal ini disebabkan, perpindahan ibukota Jakarta ke Kaltim, tidak akan bisa serta merta memindahkan Pasar Tanah Abang sebagai pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara. Arus urbanisasi masyarakat daerah ke Jakarta dalam bidang pendidikan juga tidak akan serta merta terhenti, karena perpindahan Ibukota tak berarti juga memindahkan Universitas Indonesia, Tri Sakti, Atma Jaya dan universitas ternama lainnya yang sudah berpuluh tahun di Jakarta. Begitupun dengan ASN kementrian yang wajib pindah ke Kaltim, keluarga mereka yang selama ini sudah nyaman tinggal di kota sekitaran Jakarta seperti Depok, Tangerang dan Bekasi, belum tentu bersedia ikut serta ke Kalimantan Timur.

Baca Juga .....  Reformasi Di Curangi Ambisi, Indonesia Cacat Demokrasi

Melihat dari hal tersebut diatas, maka ancaman ibukota baru di Kaltim nantinya sepi akan penduduk sebagaimana yang dialami dengan ibukota baru Myanmar atau sebagaimana Canberra yang tak pernah bisa mengejar pertumbuhan ekonomi kota Sdyney, bisa saja terjadi.

Belum lagi jika kita melihat dari sisi pendanaan yang dibutuhkan. Sekecil apapun dana yang dibutuhkan dari APBN, maka hal tersebut tak dapat menghilangkan fakta bahwa sesuai pernyataan President Jokowi sendiri bahwa neraca perdagangan kita selama 4 tahun terakhir ini mengalami defisit alias nombok. Tunggakan BPJS pemerintah ke rumah sakit selama ini juga masih sering terdengar, atau fakta bahwa dalam 1 hari hanya untuk membayar bunga hutang, kita membutuhkan dana sebesar Rp. 1 milyar.

Melihat fakta ekonomi diatas, maka perpindahan ibukota sepertinya bukanlah hal yang lebih prioritas dibandingkan memastikan tunjangan kesehatan rakyat dapat terjamin

Tetapi palu sudah diketuk, keputusan telah diambil pemerintah, bahkan tanpa menunggu konsultasi terlebih dahulu dengan DPR-RI terpilih pada periode 2019-2024. Kita amati dan cermati bersama, apakah rencana perpindahan ibukota ini nantinya akan menjadi solusi ekonomi bangsa dan benar terealisasi ataukah hanya akan menjadi mimpi seperti nasib mobnas ESEMKA yang tak kunjung nyata. (red)

Komentar

News Feed