oleh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,Minta Keadilan Demi Pemekaran Jawa Barat

Bandung-Indoglobe News

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Minta Keadilan,Dia terus perjuangkan pemekaran di Jawa Barat,(Jabar)setidaknya,ada tiga daerah otonom baru di wilayahnya jika dirujuk dari angka jumlah penduduknya

banner 970x90

Sejak kampanye Pilkada Jabar 2018 lalu,salah satu janji Kang Emil ini memang memekarkan wilayah Jawa Barat,hal ini dilakukan demi pelayanan Pemda lebih optimal

“Jabar saat ini memiliki 27 Kabupaten/Kota meliputi 18 Kabupaten,9 Kota,627 Kecamatan,645 Kelurahan dan 5.312 Desa,Dengan jumlah penduduk hampir 50 Juta jiwa dan luas wilayah 35.377,76 Km2,Jabar idealnya memiliki 40 Kabupaten/Kota

“Satu Kabupaten Bogor,setara dengan Sumatera Barat yang 27 Kota dan Kabupaten,jadi bisa dibayangkan Bu Ade Yasin (Bupati Bogor) mengurusi Sumatera Barat Sendiri nah,ini menyebabkan apa? Pelayanan publik terhambat,”tegas Kang Emil

Baca Juga  Miris Sekali Anak Usia 11 Tahun Jadi Tulangpunggung Keluarga.

Diketahui,Pemprov Jabar dan DPRD Provinsi Jawa Barat,menyetujui pembentukan tiga CDPOB di Jawa Barat,yakni Kabupaten Sukabumi Utara,Kabupaten Garut Selatan,dan Kabupaten Bogor Barat

“Jabar itu penduduknya terlalu banyak hampir 50 juta,idealnya itu 1 juta untuk satu daerah,Makanya Jawa Timur penduduknya 40 juta,tapi daerahnya ada 38,kita penduduknya 50 juta tapi daerahnya 27,”kata Kang Emil di Puskesmas Garuda,Kota Bandung,Senin (14/12/2020)

Rencananya,hari ini Ridwan Kamil akan menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Kemendagri karena kebijakannya moratorium ada di pemerintah pusat

“Kalau Papua boleh dimekarkan,masa Jabar yang sudah siap tidak bisa,maka kami mohon keadilan politiknya”ucap Kang Emil

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,pembentukan derah persiapan ini tentunya harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif
Apabila dua persyaratan ini terpenuhi,maka Gubernur dapat mengusulkan pembentukan daerah persiapan ini kepada pemerintah pusat,DPR RI atau DPD RI

Baca Juga  Kinerja LAKRI Jabar Nyata dalam memperjuangkan keberadaan surat tanah Warga Desa Sukamaju Kec Majalaya Kab Bandung.

Di sisi lain,Pemerintah memutuskan melanjutkan penundaan atau moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB).
Alasannya,masih banyak DOB yang dibentuk sejak 1999 sampai 2014 belum mampu mandiri secara finansial dan masih sangat tergantung kepada bantuan pemerintah pusat

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonom Daerah (DPOD)

Wapres mengatakan kebijakan pembentukan DOB akan dilakukan secara terbatas dan berkaitan dengan kepentingan strategis nasional,kepentingan politik,serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara

“Kondisi kebijakan fiskal nasional saat ini sedang di fokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan nasional (PEN).Sehingga,Pemerintah masih melakukan analisa secara menyeluruh dampak dan kebutuhan anggaran dari daerah persiapan,”tutur Wapres saat rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Pimpinan Daerah Perwakilan Daerah (DPD) beberapa Waktu lalu di Istana Wapres Jakarta

Baca Juga  Pemprov Jabar Tegaskan Vaksnasi di 20 Kabupaten Kota Mulai Pertengahan Januari 2021

Pemerintah juga melakukan optimalisasi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,sebagai bagian dari alternatif dan solusi atas masalah di daerah,pungkasnya(dadi)

banner 970x90

Komentar

News Feed