oleh

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI Diduga Langgar Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

banner 970x90

Sukabumi Indoglobenews Munculnya proyek jaringan irigasi desa (JIDES) yang sedang di kerjakan di titik wilayah Desa Bojong Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi sangat disayangkan oleh karena realisasi pembangunan tersebut mengundang tanya entah darimana sumber dana proyek tersebuti , Apakah menggunakan dana APBD Provinsi atau APBD Kabupaten Sukabumi sehubungan proyek tersebut berjalan ditengah masih banyaknya warga susah akibat imbas dari pandemi.

Disisi lain pro dan kontra muncul menjadi cerita buah bibir warga, Kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi baik dari dalam bahkan  hingga pelosok pinggiran kawasan desa terpencil , namun hingga berita ini diterbitkan, Tak satupun Plang Proyek yang memberikan kejelasan atas nilai kontrak dan nama perusahaan (CV/PT) sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan .

banner 970x90

“Kami tidak tahu proyek ini anggarannya berapa dan sampai kapan serta dikerjakan siapa. Karena tidak ada papan nama proyek yang dipasang di lokasi proyek saluran ini. Mendadak ada pekerjaan fisik. Padahal saatnya proyek dikerjakan secara tranparan dan diketahui masyarakat umum,” ujar warga sekitar yang enggan disebut namanya .

Baca Juga  Proyek Irigasi Desa Ciambar Diduga Dijadikan Ajang Bisnis

Banyak informasi miring terkait proyek ini disinyalir dikerjakan oleh satu pelaksana perusahaan yang cukup memonopoli di Kabupaten Sukabumi , secara aturan memang sudah diamanatkan di UU bahwa kegiatan proyek yang bersumber dari APBD dan APBN harus di Publikasi dan pasang di titik kegiatan proyek agar masyarakat mengetahuinya.

Menyikapi hal tersebut , dalam kesempatan ini salahsatu Tomas (Tokoh Masyarakat) sekitar (Mulyadi) memapatkan “Dalam setiap Pelaksanaan pekerjaan proyek negara, papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan,” paparnya .

Baca Juga  Bupati Sukabumi Meninjau Lokasi di 3 Kecamatan dan 12 Desa Terdampak Banjir Bandang

“Dengan demikian apabila dalam pelaksanaan pengerjaan proyek yang dinilai mengesampingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana serta nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaannya maka Perpres tersebut dianggap tak berlaku di Kabupaten Sukabumi dan salah satunya yakni dalam Pengerjaan Proyek Jaringan Irigasi Desa di wilayah Desa Bojong Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi ” imbuhnya .

Selanjutnya dari Pantauan awak media, tak satupun para pekerja atau pelaksana proyek yang bisa diminta penjelasan dalam konfirmasi, dan bahkan sekelas Kepala Dinas pun (Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi) selaku pihak yang memberikan kewenangan terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan sangat mendadak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menjadi sangat sulit dihubungi oleh awak media .**yayan. Editor (Idat).

Komentar

News Feed