oleh

Buku Pemikirian Kritis Terkait Covid-19, Tiga Dosen UMKO Berkontribusi. Suwardi: “bahwa Covid-19 secara langsung telah mengubah tatanan dunia”.

LAMPUNG INDOGLOBENEWS

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), menerbitkan hasil pemikirian kritis mereka terkait Covid-19, yang dituangkan dalam sebuah buku setebal 595 halaman.
Buku yang berjudul “Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia” itu, berisikan pemikiran dari 63 penulis yang berasal dari Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia dengan 47 artikel di dalamnya.

banner 970x90

Menariknya, diantara 63 penulis tersebut tiga diantaranya berasal dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) yakni Suwardi, SH.,MH.,CM. Dekan FHIS UMKO, Dr. Slamet Haryadi, SH.,M.Hum dan Ruhly Kesuma Dinata, SH.,MH yang merupakan dosen tetap FHIS UMKO.

Suwardi dan Ruhly dalam buku tersebut menulis dengan judul Aspek Hukum Sistem Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19.
Pada pendahuluan, Suwardi memaparkan, “bahwa Covid-19 secara langsung telah mengubah tatanan dunia. Polusi global menurun secara signifikan, bekerja dari rumah terus digalakan, prioritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antar daerah dan negara, penutupan rumah ibadah, penggunaan teknologi untuk pengawasan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah pembelajaran via online atau dalam jaringan (daring)”,tulis Suwardi.

Baca Juga  DPD PGK Lamteng Laksanakan Diskusi Bersama. Hefki: "saya Merasa Sangat haru dan Bangga Bercampur Kecewa Kepada Pihak Polres Lamteng"

Dekan FHIS UMKO Suwardi mengatakan, “khusus untuk bidang pendidikan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran secara luas wabah covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan aturan bagi lembaga pendidikan (sekolah dasar hingga perguruan tinggi) meminta anak didiknya untuk belajar dirumah dan melakukan pembelajaran secara daring,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan beberapa aturan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani covid-19 khusus di lingkungan Kementerian tersebut. Yakni Surat Edaran No.2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan penanganan Covid-19 di kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan SE No 3 tahun 2020″ pungkasnya

Masih di lanjutkan Suwardi, “menurutnya regulasi khusus yang mengatur tentang sistem pendidikan atau pembelajaran daring atau pendidikan jarak jauh untuk masa darurat yang dapat dijadikan sebagai acuan apabila terjadi bencana seperti covid 19 ini. Aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud saat ini masih bersifat ad hoc dan belum menyentuh secara substansi terkait pembelajaran daring dan masih terjadinya pertentangan antar aturan, hal ini disebabkan peraturan yang ada di dalam UU memang dibuat untuk keadaan normal bukan dalam situasi darurat,” tegasnya

Baca Juga  Pesilat Perguruan Teratai Putih Sabet Medali Emas

Sementara itu Slamet Haryadi menyoroti Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial Dan Pencegahan Kejahatan Harta Benda Dampak Covid-19. “Untuk mendukung penanganan covid-19 pemerintah memerlukan kebijakan rasional dan integral yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan pencegahan peningkatan kejahatan”, tulis Slamet Haryadi

Lebih lanjut menurut Slamet Haryadi penguatan tempat ibadah dan faktor sosialnya berperan penting terjadinya peningkatan kontrol sosial penyimpangan dan implementasi program kebijakan secara tepat sasaran dan efektif.
“Buku yang merupakan rangkuman dari 63 penulis dari APPTHI itu, dapat dijadikan referensi bagaimana segi hukum terhadap implikasi Covid-19 ditanah air. Sebuah pemikiran kritis dari para akademisi terkait implikasi covid-19 ditinjau dari berbagai aspek. Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantahkan berbagai kebijakan untuk merespon penanggulangan covid-19 melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi penanggulangan strategi ini disetiap engara termasuk Indonesia”.

Baca Juga  Hari Bhayangkara ke 74, Polres Lampung Utara Bagikan 1000 Paket Sembako ke Masyarakat

(rls/Davinsi)

banner 970x90

Komentar

News Feed