oleh

BPK RI Ungkap “BOROK” di RSUD Al Ihsan

banner 970x90

BANDUNG, IGN Jabar – Penyakit borok (penyakit kulit) masih bisa disembuhkan oleh
obat atas rekomendasi dokter, namun lain halnya jika “borok” yang terjadi pada
pelaksanaan kegiatan di pemerintahan yang bersumber dari APBD Jabar.
Penyembuhannya, hanya melalui aparat penegak hukum atas rekomendasi
perundangan/ketentuan yang berlaku.


Dalam kaitan ini, BPK RI menemukan adanya “borok” dalam pelaksanaan kegiatan
dikerjakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat pada
pengadaan Kamar Operasi Modular Operating Teater yang tercantum di Belanja Modal.
Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun, anggaran pengadaan tersebut lebih
kurang Rp14.658.000.000.

banner 970x90


Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat kelebihan bayar atas
kekurangan volume pada pekerjaan tersebut yang berimbas pada dugaan kerugian
negara sebesar Rp178.557.585.

Baca Juga  11 Orang Belum Diketemukan, TIM SAR Masih Mencari Korban Longsor di Sumedang


Dugaan mark up tersebut jelas merupakan pelanggaran yang terdapat pada
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang juga
bentuk pelanggaran terhadap pada Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.


Kecermatan BPK RI dalam pemeriksaan fisik di lapangan patut mendapat dukungan
dan acungan jempol. Pemanfaatan aset tetap yang tidak sesuai dengan perencanaan
awal, menjadi indikasi adanya kolusi antara pihak RSUD Al Ihsan dengan kontraktor
yang mengerjakannya.


Tidak menutup kemungkinan Direktur RSUD Al Ihsan, PPK, PPTK dan PPHP
merupakan mata rantai yang tidak terputus dengan kontraktor (PT AYN), dan diduga
berkolusi sehingga menjadi “borok” dalam pengadaan tersebut. Bilamana BPK RI tidak
cermat melakukan pemeriksaan fisik, maka kebocoran uang Negara tidak dapat
terhindarkan.

Baca Juga  Komisi VIII DPR RI Usulkan Pesantren Dapat Dana BOS


Adanya temuan BPK RI ini sangat memalukan dan mencoreng dunia kesehatan di
Provinsi Jawa Barat. Padahal, dalam SK Gubernur Jawa Barat No.445/Kep 556-
HUK/205 tentang perubahan SK Gubernur Jawa Barat No.445/Kep.163-HUK/205
tentang Pengelolaan Rumah Sakit Islam Al Ihsan, rumah sakit tersebut ditetapkan
menjadi RSUD Al Ihsan yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hingga pemberitaan ini,
konfirmasi tertulis IGN Jabar kepada Direktur RSUD Al Ihsan, belum mendapat
klarifikasi. (IGN Jabar). Editor (Idat).

Komentar

News Feed