oleh

8 JPT Kosong di Kota Semarang, BKD Prov Jateng : Pengisian JPT Harus Ijin KASN dan Terpublikasi

■   Jurnalis | Koresponden : Wahyu Hamijaya

INDOGLOBENEWS, SEMARANG – Usai Walikota Semarang DR. Hendrar Prihadi, SE, MM melantik para pejabat yang dirotasi, ternyata ditemukan 3 (tiga) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang semula definitif, menjadi kosong atau di isi pelaksana tugas (Plt). Jabatan tersebut ada di posisi BPKAD, Diskominfo dan Disbudpar.

banner 970x90

Kemudian yang semula jabatan Plt, diisi Pejabat eselon II ada di Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dan menjadi salah satu pejabat eselon II dari 18 pejabat yang di lantik dalam rangka rotasi jabatan oleh Walikota Semarang yang akrab di panggil Hendi.

Hendi melantik OPD Eselon II dilingkungan Setda Pemerintah Kota Semarang tersebut di Gedung Moch. Ichsan Lantai 8, Balaikota Semarang, Kamis (6/1/2022). Dalam sambutannya, Ia mengatakan rotasi kepala dinas satu bentuk penyegaran di dalam birokrasi Pemkot Semarang. Hal itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi warga Kota Semarang.

Baca Juga  Revisi UU ITE Tidak Diperlukan Karena Sudah Bagus

“Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari perputaran organisasi. Pihaknya juga ingin menciptakan tim birokrasi yang baik, penuh kreativitas, dan inovatif. Kalau orang duduk lama disebuah posisi, maka dia pasti di zona nyaman, sehingga tidak akan muncul inovasi dan kreatifitas,” ungkap Hendi, Kamis petang (6/1/2022)

Disisi lain, 3 JPT yang di Plt kan masuk ke dalam 8 (delapan) jabatan eselon II Pemkot Semarang yang masih kosong. Dan nantinya akan diisi oleh pejabat Plt, hingga menanti keputusan Walikota Hendi pejabat baru yang akan mengisi kekosongan.

Adapun delapan posisi pimpinan OPD di Pemkot Semarang yang masih kosong tersebut adalah, Sekretaris Dewan (Sekwan), Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Tata Ruang, Diskominfo, Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan BPKAD.

Baca Juga  Dugaan Laporan Rangkap Jabatan, IKADIN Jateng Nilai Salah Prosedur

Sementara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, Wisnu Zaroh meluruskan bahwa keputusan rotasi jabatan sah, apabila ada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dimana ijin rekom itu mudah, namun harus menunggu verifikasi rekomendasi KASN dalam hal rotasi (mutasi) ataupun pengisian JPT.

“Jadi kekosongan JPT Pratama eselon II a/b itu bisa diisi tanpa Seleksi Terbuka (Selter). Tapi harus ijin dulu lewat KASN, kemudian itu dipublikasikan. Dan dengan syarat, Pemda provinsi, kab/kota sudah menjalankan sistem merit, mendapat kategori baik. Meski baik, belum tentu calon JPT tersebut mendapat rekom dari proses verifikasi di KASN,” ungkap Wisnu kepada indoglobenews via seluler, Jumat sore (7/1/2022)

Baca Juga  Lanud Adi Soemarmo Lanjutkan Serbuan Vaksinasi Covid-19

Kemudian dijelaskan, apabila pemda terkait juga sudah menjalankan manajemen talenta SDM ASN calon JPT. Bukan menjadi serta merta, calon JPT langsung mengisi kekosongan. Namun, melalui panitia seleksi (pansel) internal Pemda, bisa membuat assesmen (tes dan wawancara) evaluasi kompetensi yang diajukan untuk verifikasi rekom KASN dahulu.

“Kalau lelang terbuka, prosesnya harus diverifikasi atau rekom KASN. Setelah dapat ijin baru diumumkan ke publik. Kalau belum ijin, maka KASN bisa membatalkan. Proses rekom ijin ke KASN untuk rotasi (mutasi) hingga mengisi JPT bisa melalui aplikasi Sijapti KASN di sijapti.kasn.go.id,” jelas Wisnu.****

banner 970x90

Komentar

News Feed